Semarang — Koperasi kembali ditegaskan sebagai pilar penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat di Jawa Tengah. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan mendorong koperasi tidak hanya sebagai wadah simpan pinjam, tetapi juga sebagai motor penggerak kesejahteraan rakyat, khususnya bagi pelaku usaha mikro.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa koperasi harus hadir sebagai pendamping ekonomi masyarakat, terutama dalam membantu UMKM naik kelas dan mendapatkan akses pembiayaan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
“Pengurus telah terbentuk. Dengan adanya pengurus yang baru ini, rekan-rekan bisa mewarnai, agar koperasi di Jateng jadi cikal bakal kemakmuran masyarakat,” ujarnya dalam acara pengukuhan pimpinan Dekopinwil Jawa Tengah dan Rapat Kerja Wilayah 2026 di Semarang, Selasa (14/4).
Data Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah menunjukkan potensi besar sektor ini. Tercatat lebih dari 19 ribu koperasi aktif dengan anggota mencapai 6,8 juta orang. Nilai aset koperasi pun menembus Rp60 triliun dengan volume usaha hampir Rp44 triliun—angka yang menegaskan peran strategis koperasi dalam ekonomi daerah.
Tak hanya itu, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) juga menjadi sorotan. Dari lebih 8.500 unit yang terbentuk, ribuan di antaranya telah beroperasi aktif dan sebagian telah memiliki gerai fisik sebagai pusat aktivitas ekonomi warga.
Menurut Luthfi, KDKMP diharapkan menjadi penguat ekonomi desa sekaligus berkembang sebagai pusat distribusi logistik dan lumbung pangan lokal. “Ini penting, karena menjadi penguatan ekonomi di desa,” tegasnya.
Ia juga mendorong transformasi koperasi melalui penguatan sumber daya manusia, digitalisasi, serta perluasan jaringan usaha agar koperasi mampu bersaing di era modern.
Sementara itu, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menekankan pentingnya sinergi antara Dekopinwil dan pemerintah pusat untuk menghidupkan kembali gerakan koperasi di daerah.
“Amanah ini tidak ringan. Dekopin harus bergerak seirama dengan Kementerian Koperasi,” ujarnya.
Ia menilai Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang cukup progresif dalam pengembangan koperasi, terutama dalam percepatan pembentukan badan hukum KDKMP. Namun, menurutnya, langkah berikutnya yang lebih krusial adalah memastikan koperasi benar-benar beroperasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Salah satu strategi yang didorong adalah menjadikan gerai KDKMP sebagai etalase produk UMKM lokal. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga pusat distribusi dan penguatan ekonomi lokal.
Lebih jauh, Ferry mendorong koperasi masuk ke sektor produksi dan pascaproduksi kebutuhan sehari-hari, seperti produk rumah tangga hingga pangan olahan. Langkah ini diyakini mampu menghidupkan industri kecil sekaligus membuka lapangan kerja baru.
“Kita bisa produksi sendiri kebutuhan sehari-hari. Ini bisa menghidupkan industri kecil dan menjadi solusi berbagai persoalan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, koperasi di Jawa Tengah diharapkan bertransformasi menjadi koperasi modern yang tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas—dari desa hingga perkotaan. (Eko)
