KENDARI – Upaya serius menekan angka pengangguran akhirnya berbuah manis bagi sejumlah pemerintah daerah di Sulawesi. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang dinilai berhasil menciptakan lapangan kerja dan menjaga produktivitas angkatan kerja di tengah tantangan ekonomi nasional.
Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi 2026 Regional Sulawesi yang digelar di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/5/2026). Program ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap daerah yang mampu menghadirkan kebijakan ketenagakerjaan yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pada kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kota, Kota Baubau berhasil meraih predikat Terbaik I dan memperoleh insentif fiskal sebesar Rp3 miliar. Posisi Terbaik II diraih Kota Kendari dengan insentif Rp2 miliar, sementara Kota Parepare menempati posisi Terbaik III dan menerima insentif Rp1 miliar. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.
Tidak hanya tingkat kota, penghargaan juga diberikan kepada pemerintah provinsi. Provinsi Sulawesi Barat dinobatkan sebagai daerah terbaik dalam kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat provinsi di Regional Sulawesi. Keberhasilan tersebut dinilai menjadi bukti bahwa keterbatasan anggaran bukan penghalang untuk menghadirkan program yang mampu meningkatkan kesempatan kerja masyarakat.
Ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 mengusung tema “Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Menekan Stunting”. Penilaian dilakukan berdasarkan kualitas perencanaan program, dukungan anggaran, inovasi kebijakan ketenagakerjaan, hingga dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Pemerintah menilai keberhasilan menekan pengangguran menjadi salah satu indikator penting dalam menghadapi bonus demografi dan memperkuat daya saing daerah.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan skema penghargaan regional sengaja diterapkan agar daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih kecil tetap memiliki peluang bersaing secara adil.
“Kalau ditandingkan secara nasional, biasanya yang menang kota atau kabupaten besar. Daerah yang kecil bisa kalah,” ujar Tito.
Menurutnya, sistem regional memungkinkan pemerintah daerah dengan APBD terbatas tetap memperoleh ruang untuk menunjukkan inovasi dan kinerja terbaiknya. Penentuan pemenang juga dilakukan menggunakan data terukur dari berbagai instansi resmi, termasuk BPS, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Melalui penghargaan dan insentif fiskal tersebut, pemerintah berharap daerah dapat semakin agresif memperluas program ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menciptakan iklim ekonomi yang mampu membuka lebih banyak lapangan kerja baru.
Ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 sendiri akan terus berlanjut di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Regional Jawa-Bali dan Papua, hingga akhir tahun mendatang.
