Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membantah keras informasi yang menyebut lahan masyarakat di Papua dibeli pemerintah dengan harga hanya Rp100 ribu per hektare untuk program pengembangan pertanian. Menurutnya, informasi tersebut merupakan fitnah yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Penegasan tersebut disampaikan Amran saat menghadiri Resepsi Milad ke-65 Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan Rapat Kerja Nasional IPM bertema Resonansi Algoritma Pelajar Berdampak di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam sesi dialog, seorang peserta mempertanyakan kebenaran isu yang beredar mengenai dugaan pengambilan lahan masyarakat Papua dengan harga yang sangat murah.
Menanggapi hal itu, Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengambil alih kepemilikan tanah masyarakat dalam program pembangunan pertanian di Papua.
“Informasi mengenai tanah dihargai Rp100 ribu per hektare adalah fitnah yang sangat kejam. Faktanya sama sekali tidak demikian,” tegasnya.
Ia menjelaskan, program pemerintah justru berfokus pada pembangunan lahan sawah yang sepenuhnya tetap menjadi milik masyarakat setempat. Pemerintah memberikan dukungan berupa pembangunan irigasi, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta berbagai bantuan lainnya untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanpa mengambil hak kepemilikan warga.
Menurut Amran, hingga saat ini pemerintah telah membangun sekitar 137 ribu hektare lahan pertanian di Papua. Seluruh lahan tersebut tetap menjadi aset masyarakat, sementara pemerintah mengalokasikan bantuan bernilai triliunan rupiah untuk mendukung pengembangan sektor pertanian di wilayah tersebut.
Selain pembangunan sawah, pemerintah juga telah mengirimkan ratusan alat mesin pertanian, membangun jaringan irigasi, membentuk Brigade Pangan, serta mengembangkan komoditas unggulan lokal seperti sagu dan kelapa sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan petani Papua.
Amran menyebut berbagai program tersebut telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia mengungkapkan, sejumlah petani kini memperoleh lahan garapan seluas tiga hingga empat hektare dengan pendapatan bersih mencapai sekitar Rp15 juta hingga Rp20 juta per bulan. Traktor dan berbagai sarana produksi pertanian juga menjadi milik kelompok tani untuk mendukung aktivitas pertanian secara berkelanjutan.
Bahkan, saat melakukan kunjungan kerja ke Papua, Amran mengaku menerima aspirasi masyarakat yang meminta agar program cetak sawah diperluas ke wilayah mereka. Menurutnya, permintaan tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat merasakan manfaat langsung dari program pembangunan pertanian yang dijalankan pemerintah.
Di akhir penyampaiannya, Mentan mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta publik melihat langsung kondisi di lapangan dan mendengarkan pengalaman masyarakat penerima manfaat sebelum menyimpulkan suatu informasi.
“Pemerintah terus berkomitmen membangun pertanian Papua sebagai bagian dari pemerataan pembangunan nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan Indonesia,” ujarnya.
