NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat kolaborasi dengan media massa sebagai bagian dari upaya menghadirkan informasi pembangunan yang akurat sekaligus menangkal penyebaran disinformasi dan hoaks di tengah derasnya arus informasi digital.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengatakan media memiliki posisi strategis dalam membantu pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat secara objektif, berimbang, dan mudah dipahami. Menurutnya, pemberitaan yang dilakukan melalui proses verifikasi dapat menjadi salah satu benteng untuk mencegah informasi keliru berkembang di tengah masyarakat.
“Berita yang dihasilkan media bisa berimbang dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Menangkal disinformasi dan hoaks melalui berita yang terkonfirmasi,” ujar Meki Nawipa di Nabire, Rabu (19/8/2026).
Ia menilai tantangan penyebaran informasi semakin besar seiring meningkatnya penggunaan media sosial. Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah kebiasaan masyarakat yang hanya membaca judul sebuah berita tanpa memahami keseluruhan isi dan konteks informasi.
Karena itu, Meki mendorong media massa di Papua Tengah untuk menyajikan pemberitaan yang tidak hanya cepat, tetapi juga mengedepankan data, verifikasi, serta konfirmasi dari berbagai pihak.
Pada 2026, Pemprov Papua Tengah tercatat bekerja sama dengan 30 media massa, termasuk LKBN ANTARA, untuk membantu menyampaikan informasi mengenai berbagai program pembangunan kepada masyarakat. Kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada publikasi kegiatan pemerintah, tetapi juga mampu menghadirkan informasi yang benar-benar menggambarkan dampak program di lapangan.
Meki meminta media tidak hanya memberitakan aktivitas gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Media juga diharapkan turut mengawasi pelaksanaan program yang dijalankan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan melakukan konfirmasi kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
Menurutnya, keterlibatan media dalam melakukan verifikasi lapangan penting untuk memastikan berbagai program pemerintah benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia mencontohkan program pendidikan gratis yang pada 2026 diberikan kepada sekitar 58.000 pelajar tingkat SMP, SMA, SMK dan SLB serta sekitar 6.000 mahasiswa.
Data tersebut, kata Meki, dapat menjadi bahan bagi wartawan untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan sehingga masyarakat memperoleh informasi yang tidak hanya bersumber dari pernyataan pemerintah, tetapi juga berdasarkan kondisi dan pengalaman penerima manfaat.
“Dengan data itu wartawan bisa cek datanya di lapangan. Betul tidak pelajar atau mahasiswa mendapatkan beasiswa tersebut,” katanya.
Selain mengawal informasi pembangunan, Meki juga mendorong media untuk membantu masyarakat memahami berbagai istilah dalam pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang kerap muncul dalam pemberitaan. Di antaranya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), surplus, hingga belanja tidak terduga (BTT).
Menurut dia, penyederhanaan informasi pemerintahan menjadi penting agar masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memahami substansi kebijakan dan program yang sedang dijalankan pemerintah daerah.
Pemprov Papua Tengah juga berencana melibatkan media dalam kegiatan peningkatan literasi masyarakat, khususnya bagi kalangan pelajar. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kemampuan masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi digital dan semakin cepatnya arus informasi di ruang publik.
Meki meminta bagian Humas Pemprov Papua Tengah melibatkan media dalam forum diskusi kelompok terarah atau FGD yang membahas peningkatan literasi masyarakat.
“Kami berharap media tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam membangun ruang informasi yang sehat,” ujarnya.
Penguatan kolaborasi pemerintah dan media dinilai menjadi semakin penting mengingat hoaks dan disinformasi dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial. Sebelumnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua juga mencatat 12 isu hoaks yang berkaitan dengan Papua sepanjang Januari hingga Juli 2026, mulai dari isu keamanan, pemerintahan, bantuan sosial hingga informasi palsu yang mengatasnamakan pejabat daerah.
Dengan memperkuat verifikasi, edukasi, dan literasi digital, pemerintah berharap masyarakat Papua Tengah semakin kritis dalam menerima informasi. Media massa pun diharapkan tetap menjaga integritas jurnalistik dengan memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik telah melalui proses pemeriksaan dan konfirmasi.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem informasi yang sehat, sehingga masyarakat memperoleh informasi pembangunan yang benar sekaligus terlindungi dari ancaman disinformasi dan hoaks. (Ns)
