Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi ancaman serius di sejumlah wilayah Indonesia selama musim kemarau 2026. Kalimantan menjadi kawasan yang paling terdampak, sehingga pemerintah bersama berbagai instansi terkait memperkuat langkah mitigasi guna mencegah meluasnya bencana yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan.
Berdasarkan data terbaru, luas lahan yang terdampak kebakaran mencapai sekitar 107.465 hektare, dengan Kalimantan Barat menjadi provinsi yang mengalami dampak paling luas. Kondisi cuaca kering yang dipengaruhi musim kemarau meningkatkan risiko munculnya titik-titik api di berbagai kawasan hutan maupun lahan gambut.
Pemerintah terus mengintensifkan berbagai upaya pencegahan melalui pemantauan titik panas (hotspot), patroli terpadu, edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan kesiapsiagaan personel dan peralatan pemadaman. Sinergi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Manggala Agni, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga relawan menjadi fokus utama dalam menghadapi ancaman karhutla tahun ini.
BMKG juga mengingatkan bahwa potensi kebakaran diperkirakan meningkat seiring perkembangan fenomena El Nino, yang dapat memperpanjang periode cuaca kering di sejumlah wilayah Kalimantan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat langkah antisipasi, termasuk menyiapkan sumber air, membentuk posko siaga, dan mempercepat respons apabila ditemukan titik api.
Di lapangan, Manggala Agni bersama tim gabungan terus melakukan pemadaman pada sejumlah lokasi terdampak. Di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, petugas telah berhasil menangani kebakaran lahan seluas sekitar 15 hektare selama satu hingga dua bulan terakhir, meski proses verifikasi luas area terdampak masih terus dilakukan menggunakan pemantauan udara.
Selain upaya pemadaman, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif mencegah terjadinya karhutla dengan tidak membuka lahan menggunakan api, segera melaporkan apabila menemukan titik kebakaran, serta mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku terkait pengelolaan lahan.
Pemerintah berharap penguatan mitigasi, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat dapat meminimalkan dampak kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau, sehingga kualitas lingkungan tetap terjaga dan aktivitas masyarakat tidak terganggu oleh bencana kabut asap maupun kerusakan ekosistem.
