Bandung – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (HAM). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM), pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, organisasi masyarakat, akademisi, serta berbagai komunitas.
Kolaborasi tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan nilai-nilai HAM terintegrasi dalam setiap proses pembangunan dan pelayanan publik, sehingga mampu memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menegaskan bahwa implementasi HAM tidak dapat dijalankan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan agar penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat.
Menurutnya, pembangunan daerah harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah perlu disusun dengan memperhatikan prinsip keadilan, kesetaraan, non-diskriminasi, serta memberikan akses yang sama bagi seluruh warga untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas.
Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemda Provinsi Jawa Barat mendorong implementasi HAM di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, perlindungan kelompok rentan, pemberdayaan masyarakat, hingga sektor dunia usaha. Pendekatan kolaboratif diyakini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian HAM juga menekankan pentingnya pengarusutamaan HAM dalam setiap penyusunan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dinilai menjadi salah satu faktor penting agar prinsip-prinsip HAM dapat diterapkan secara konsisten dalam tata kelola pemerintahan.
Melalui kerja sama yang semakin erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan komunitas, diharapkan implementasi HAM di Jawa Barat semakin kuat. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.
