Jakarta — Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat koordinasi dalam merespons berbagai persoalan sosial di daerah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima audiensi Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa (14/4).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu krusial, mulai dari penanganan konflik sosial di Halmahera Tengah, pembangunan Sekolah Rakyat, hingga dampak gempa bumi di Pulau Batang Dua, Ternate.
Konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Patani Barat menjadi perhatian serius. Bentrokan antara warga Desa Banemo dan Desa Sibenpopo dipicu oleh penemuan jenazah seorang warga pada awal April lalu, yang kemudian memicu ketegangan hingga berujung korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan rumah warga.
Di sisi lain, wilayah Maluku Utara juga dihadapkan pada bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang Pulau Batang Dua. Situasi ini menambah kompleksitas penanganan yang harus dilakukan secara cepat dan terpadu.
Merespons kondisi tersebut, Gus Ipul menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dan memberikan dukungan penuh bagi masyarakat terdampak, baik akibat konflik sosial maupun bencana alam.
“Bismillah, kita tindaklanjuti, Pak Wagub. Kami dukung apa yang dibutuhkan,” ujar Gus Ipul.
Tidak hanya fokus pada penanganan darurat, pemerintah juga mendorong pembangunan jangka panjang melalui program Sekolah Rakyat. Saat ini, pembangunan gedung permanen tengah berlangsung di dua lokasi, yakni di Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara.
Gus Ipul meminta agar pemerintah daerah terus memantau progres pembangunan tersebut. Ia bahkan menyampaikan rencananya untuk meninjau langsung lokasi pembangunan guna memastikan kualitas dan kesiapan fasilitas.
“Insya Allah, saya mau lihat pembangunan Sekolah Rakyat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sarbin Sehe memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana. Berdasarkan laporan di lapangan, kedua proyek tersebut menunjukkan progres yang signifikan dan ditargetkan rampung pada Juni 2026.
“Dua-duanya progresif. Menurut informasi di lapangan, selesainya mungkin Juni,” ungkap Sarbin.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap penanganan konflik dan bencana dapat berjalan optimal, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan sosial di Maluku Utara—mulai dari pemulihan kondisi masyarakat hingga peningkatan akses pendidikan bagi generasi mendatang. (Luk)
