Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meninjau langsung lokasi calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (3/5/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berjalan sesuai target.
Dalam peninjauan itu, Maruarar mengungkapkan bahwa program BSPS di Jawa Timur mengalami peningkatan sangat signifikan pada 2026. Jika tahun sebelumnya hanya sekitar 3.000 unit rumah yang mendapat bantuan, tahun ini jumlah penerima melonjak menjadi 33.000 kepala keluarga (KK).
“Peningkatannya sangat besar, tahun lalu 3.000, sekarang di Jawa Timur mencapai 33.000 rumah,” ujar Maruarar.
Ia menjelaskan, setiap penerima BSPS memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta per unit rumah. Dari total bantuan tersebut, Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material bangunan, sementara Rp2,5 juta digunakan sebagai upah tenaga kerja.
Menurut Maruarar, program BSPS tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas. Dengan asumsi setiap pembangunan rumah melibatkan tiga pekerja, maka program tersebut diperkirakan mampu menyerap hampir 99 ribu tenaga kerja di Jawa Timur.
“Kalau 33 ribu rumah dikerjakan tiga orang, berarti hampir 99 ribu tenaga kerja terlibat. Ini dampaknya besar terhadap ekonomi,” katanya.
Selain meninjau penerima bantuan, Menteri PKP juga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk menyosialisasikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan PNM Mekar. Program itu menyasar pelaku usaha ultra mikro, khususnya kaum perempuan yang menjalankan usaha kecil untuk menopang ekonomi keluarga.
Maruarar menilai, banyak perempuan di Surabaya menunjukkan ketangguhan dalam membangun ekonomi rumah tangga melalui usaha mandiri dengan penghasilan berkisar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.
Dalam kegiatan itu turut hadir anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, yang ikut mengawal pelaksanaan program BSPS di Jawa Timur. Dari total 33 ribu penerima di provinsi tersebut, sekitar 1.200 KK berasal dari Kota Surabaya dan lebih dari separuhnya telah terverifikasi.
“Hingga awal Mei, sekitar 600 penerima di Surabaya sudah terverifikasi dan akan dipercepat prosesnya agar sesuai target,” ujar Bambang.
Ia juga mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berpihak kepada masyarakat kecil, termasuk melalui program pembangunan tiga juta rumah yang ditargetkan berjalan bertahap hingga 2026.
Dukungan serupa disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Ia menilai program BSPS menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak dan sehat.
Sebagai informasi, BSPS merupakan program Kementerian PKP yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) melalui bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini difokuskan pada bantuan penyediaan bahan bangunan dengan pola pembangunan berbasis swadaya masyarakat.
